Sabtu, 11 Agustus 2012

The Lost Generation (9)

“Mengeringkan Kolam”

Muhlis Suhaeri

Borneo Tribune, Pontianak
Dalam melakukan operasi militer, ada pentahapan operasi dilakukan untuk menumpas sisa-sisa pasukan PGRS-PARAKU. Tentara melakukan Operasi Tertib I, Oktober - Desember 1966 dan Operasi Tertib II, Januari - Maret 1967.

Kedua operasi itu, merupakan operasi pendekatan dan penjinakan. Karenanya, tidak terjadi pertempuran antara TNI dan PGRS-PARAKU. Mantan gerilyawan diminta untuk menyerahkan diri dan meletakkan senjata.

Karena tidak mau menyerah, tentara melakukan Operasi Sapu Bersih I, April 1967 – Juni 1967. Operasi dipimpin Brigjen Ryacudu sebagai Panglima Kodam XII Tanjungpura.


Menurut sejarah resmi tentara, Sendam, Tanjungpura Berjuang, kontak senjata mulai terjadi. Dalam Operasi Sapu Bersih I, pasukan TNI yang gugur 29 orang. Tentara mengakui kelemahan pasukannya disebabkan faktor-faktor kelemahan lain dari pasukan. Misalnya, kekuatan sangat kurang dibanding dengan luas daerah. Jon 541 dan 642 terdiri dari anggota-anggota yang masih remaja, belum mendapatkan pengalaman tempur dan belum mendapatkan Unit training maupun battle training yang intensif. Pimpinan pasukan pun terdiri dari pimpinan-pimpinan muda yang sebagian besar belum berpengalaman tempur.

Beberapa kali kegagalan membuat pemerintah pusat, melakukan pergantian pucuk pimpinan militer di Kalbar. Pada 29 Juli 1967, Pangdam XII Tanjungpura, Brigjen Ryacudu diganti Brigjen AJ Witono.

Menurut Jamie Davidson, pengantian ini dengan alasan, Witono perwira Siliwangi beragama Katolik yang anti komunis. Dia punya pengalaman menangani beberapa pemberontakan. Seperti, Darul Islam di Jawa Barat, 1950. Mengatasi kerusuhan anti Tinghoa, 1963, saat menjabat Komandan Korem di Cirebon. Witono pernah menjadi Kepala Staf Kodan Jaya Jakarta, 1965. Asisten Deputy bagi logistik selama operasi penumpasan PKI di Jawa, 1966-1967. Witono dipilih, karena punya pengalaman dalam beberapa operasi anti gerilya. Pergantian atas persetujuan Presiden RI, Jenderal Suharto.

Setelah memegang Panglima Kodam XII Tanjungpura, Brigjen Witono langsung melakukan Operasi Sapu Bersih II, Agustus 1967 - Februari 1969. Operasi ini dibagi dalam tiga tahap. Operasi Persiapan dan Pengintaian, Agustus - Desember 1967. Operasi Penghancuran, Januari 1968 – Juni 1968. Konsolidasi dan Pembangunan, Juli 1968 – Februari 1969. Pencanangan Operasi Sapu Bersih, tetap saja sulit menghadapi PGRS-PARAKU yang menggunakan taktik gerilya. Tercatat selama Oktober, terjadi 15 kali kontak.

Pada Operasi Sapu Bersih III, Maret 1969 – Januari 1970 dipimpin Brigjen Soemadi. Soemadi menjadi Pangdam XII Tanjungpura dari April 1969-Maret 1973.

Tentara juga minta dukungan mantan Gubernur Kalbar, Oevang Oeray, supaya orang Dayak membantu tentara. Dia sangat disegani orang Dayak. Segala ucapannya dipercaya. Perintahnya dituruti.

“Dalam operasi intelejen, kita memanggil para tokoh Dayak, untuk membantu tentara,” kata Letkol Harsono Subardi, Eks Biro Intel POM Kodam XII Tanjungpura.

Pokoknya, tugas saat itu memberantas pemberontakan PGRS-PARAKU. Dalam menyukseskan operasi, harus mengikutsertakan rakyat. Hal itu tak hanya terjadi di Kalbar. Tapi di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan Doktrin Hamkamrata.

Para tokoh Dayak diberi pangkat kehormatan atau Pangkat Tituler. Pangkatnya setingkat Letnan. Hal itu demi kebanggaan di masyarakatnya. Para Panglima itu antara lain, Panglima Burung di Ketapang. Panglima Tukiman di Sungkung. Panglima Sopa di Bengkayang. Panglima Dagang, dan lainnya. Semuanya ada sekitar 10 orang.

Para panglima ini mendapat persenjataan dari tentara. Bahkan, juga mendapat uang pensiun hingga sekarang. Para panglima merekrut, mengarahkan anak buahnya, dan bersama tentara memberantas PGRS-PARAKU. Mereka dikoordinasikan Kodam XII Tanjungpura. Ketika operasi militer selesai, mereka diajak ke Jakarta dan wilayah lain di Indonesia. Tujuannya, melihat hasil pembangunan.

Para Panglima direkrut dengan dalih, PGRS-PARAKU akan menguasai Kalbar. Setelah perdamaian dengan Malaysia pascakonfrontasi, pemerintah RI menyebut para gerilyawan, Gerombolan Tjina Komunis (GTK). Komunis anti dengan feodalisme. Padahal di masyarakat Dayak, ada istilah panglima, temenggung dan lainnya.

“Kita juga berkata pada para panglima itu, bahwa komunis tidak suka dengan sistem Dayak, karena mereka itukan ideologinya sama rata sama rasa. Dengan cara itulah, masyarakat Dayak membantu tentara,” kata Harsono.

Beberapa pemuka suku Dayak, juga telah didatangi Pangdam XII Tanjungpura, Brigjen Soemadi. Mereka mendapat beberapa petunjuk. Pertama, PGRS-PARAKU adalah komunis. Tidak beragama. Karena orang Dayak termasuk Bangsa Indonesia dan beragama, karena itu orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama komunis. Jadi, PGRS-PARAKU harus diganyang. Kedua, PGRS-PARAKU adalah Tionghoa Serawak dan menganggu keamanan wilayah RI. Yang berakibat juga keamanan orang Dayak terganggu dalam mencari kehidupan sehari-hari. Ketiga, PGRS-PARAKU menganggu keamanan, mau tak mau orang Dayak harus juga terseret-seret yang akan menimbulkan korban, waktu dan jiwa. Dari pada korban secara pasif, lebih baik korban secara aktif.

Dengan berpegang pada tiga hal yang diberikan kepada mereka, maka orang Dayak semakin terangsang jiwanya. Terutama karena yang menyampaikan adalah yang mereka pandang sebagai orang terkemuka, Pangdam XII Tanjungpura, Brigjen Soemadi.

Dalam berita Harian Angkatan Bersenjata, 21 September 1967, menulis, pada 3 September 1967, tentara menyebutkan ada 9 orang Dayak diculik dari Kampung Taum, Kecamatan Sanggau Ledo, Bengkayang. Kemungkinan dilakukan oleh Gerombolan Tjina Komunis (GTK). Dua hari kemudian, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) menemukan mayat mereka. Beberapa hari kemudian, juru bicara Kodam XII Tanjungpura mengatakan pada Harian Angkatan Bersenjata bahwa, “Dayak seharusnya menuntut balas, darah dengan darah.”

Ketika itu, Mayor Sarwono WHD dan Lettu Piet Damanik, pernah menjadi Dubes RI di Philipina, menghadap Oevang Oeray tentang tewasnya sembilan orang Dayak. Oevang langsung marah dan mengebrak meja.

“Darah dibalas dengan darah.”

Dalam laporan penelitian yang dilakukan Erma SR, untuk Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PB HAM) di Kalbar, 2003, menulis, bahwa pernyataan tentang meninggalnya sembilan orang Dayak di Kampung Taum, sesungguhnya tidak benar. Kepala Kampung Taum membantah klaim tentara. Sembilan orang yang terbunuh, bukan semuanya Dayak. Mereka terdiri dari orang Dayak, Cina, Melayu dan Bugis. Kesembilan orang ini disuruh tentara, untuk pergi ke Gunung Merbukan dan membujuk pemberontak agar menyerah.

“Sebenarnya saya juga disuruh pergi. Tapi saya tidak mau, karena saat itu saya mau ke ladang dengan isteri saya. Saya dan isteri berpapasan dengan mereka (sembilan orang tersebut) dan sempat bertegur sapa. Saya bilang ke isteri saya, ini bahaya. Sebab mereka tidak bawa takin (alat pemikul Dayak) dan bisa dianggap sebagai tentara. Memang benar, tidak lama kemudian kami mendengar suara letusan senjata. Selama itu, kita sering berpapasan dengan PGRS, namun mereka tidak mengacau kami. Syaratnya adalah, kami kalau ke hutan atau ke gunung, harus bawa takin, sebagai bukti kami ke ladang dan tidak bawa senjata.”

Penyimpangan berita yang dilakukan oleh tentara pada provokasi pertama ini, tidak berhasil. Perkampungan Dayak yang berada di daerah Kabupaten Bengkayang tidak memberikan reaksi apapun, terhadap peristiwa ini. Provokasi kedua dilakukan tentara dengan menyebutkan, PGRS-PARAKU membunuh orang Dayak yang dikabarkan sebagai Temenggung Garanase di Dusun Teriak Madang, Bengkayang. Cerita yang beredar menyebutkan, tubuhnya dipotong. Di tubuh mayat ditemukan tulisan berhuruf Cina.

Menurut laporan ini, berdasarkan wawancara dengan mantan pemimpin demontrasi mengaku, orang tersebut bukan temenggung. “Dia orang kurang waras yang memang sengaja kami korbankan untuk itu,” tulis laporan ini.

PB HAM bubar pada 2004.

Menurut versi tentara, Tumenggung Garanase terbunuh dalam pertempuran dengan PGRS di Bengkayang. Dan inilah yang membuat masyarakat Dayak marah. Sehingga tidak hanya orang PGRS-PARAKU saja yang dilawan, tapi juga semua orang Tionghoa.

“Yang mengangkut dan menolong panglima Dayak yang terbunuh dalam pertempuran dengan PGRS-PARAKU memang tentara,” kata Harsono.

Kematian sembilan orang penduduk dan “temenggung”, apakah rekayasa dari militer, supaya orang Dayak bergerak melawan PGRS-PARAKU?

“Wah, saya tidak mendukung pendapat itu. Kalau tentara mengadu domba, saya tidak ada instruksi untuk itu. Banyak juga kebijakan panglima tidak diketahui oleh staf. Barangkali, kalau memang itu ada, mungkin permainan tingkat tinggi yang saya tidak tahu,” kata Sarwono WHD, eks Asintel Kodam XII Tanjungpura, “Nampaknya ini memang alamiah. Kalau ini suatu rekayasa, saya pasti tahu.”

Dalam perang kemerdekaan RI, terkenal karena bersatunya tentara dengan rakyat. Istilahnya, perlawanan rakyat semesta.

Menurut doktrin tersebut, hakikat pertahanan dan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta. Ada tiga sifat perlawanan rakyat semesta. Pertama, Kerakyatan. Keseluruhan warga negara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Kedua, Kesemestaan. Seluruh kekuatan bangsa dan negara, harus dapat dimobilisasikan untuk menanggulangi setiap bentuk ancaman internal dan eksternal. Ketiga, Kewilayahan. Seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan, dan segenap lingkungan didayagunakan, untuk mendukung perlawanan secara berlanjut. Perlawanan rakyat semesta ibarat bersatunya ikan dengan air.

Untuk mengalahkan perang gerilya yang dilakukan PGRS-PARAKU, prinsipnya harus dipisahkan dengan masyarakat. Itu prinsip. “Cuma, arah pertarungan itu, bagaimana terjadinya, wallahu alam,” kata Sarwono.

Pada waktu itu ada yang menjarah. Barangkali itu peristiwa kebetulan dan mendukung terjadinya operasi. Jadi, peristiwa itu menolong suksesnya operasi. Kalau diibaratkan, orang Tionghoa dan Dayak bersatu, menjadi air. Itu bagus untuk PGRS-PARAKU. Yang diibaratkan sebagai ikan. Jadi, prinsipnya harus dipisahkan.

Akibat bersatunya anggota PGRS-PARAKU dengan masyarakat, membuat suplai dan perbekalan mereka sulit diputus. Karenanya, masyarakat di daerah itu harus dipindahkan, sehingga PGRS-PARAKU kehilangan penyuplai.

“Untuk menangkap ikan, air di kolam harus dikeringkan,” kata Sarwono.(bersambung)□

Edisi cetak ada di Borneo Tribune, 18 Februari 2008
Foto Sugeng Hendratno. Judul, "Menanam Padi."

Sumber: http://muhlissuhaeri.blogspot.com/2008/02/lost-generations-9.html

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Dit Aditya II

0 komentar: